February 10, 2021 - Ayo! Pajak

Penjelasan Lengkap PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan, baik itu atas penghargaan, penyerahan jasa, atau modal. Penghasilan yang dikenakan ini umumnya berlaku pada transaksi antara pihak pemberi penghasilan dan pihak penerima penghasilan.

Demi memahami penerapan dari PPh Pasal 23 sendiri, Anda bisa membaca ulasan di bawah ini. Ketahui dengan persis apa yang diatur dalam pasal ini, kemudian jenis penghasilan yang dikenakan pajak, serta tarif, dan objek pajak itu sendiri.

Pemahaman dari PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan, seperti perseroan, persekutuan, firma, kongsi hingga yayasan. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan atas penghasilan sebagaimana disebutkan tadi di awal. Pengambilan pajak ini hanya diberlakukan pada satu transaksi antar dua pihak. Kedua belah pihak harus menentukan kepada siapa pajak ini akan dibebankan.

Adapun yang berhak melakukan pemotongan sesuai PPh Pasal 23 adalah pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, dan Wajib Pajak orang pribadi (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa dengan Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan KPP). Sementara itu, penerima penghasilan terutang berdasarkan peraturan yang sama hanya berlaku untuk pihak Wajib Pajak Badan serta bentuk usaha tetap.

Jenis pendapatan yang terkena pasal ini

Di dalam PPh Pasal 23 juga diatur jenis pendapatan seperti apa saja yang dapat dikenakan pasal ini. Ini dia daftar jenis pendapatan tersebut:

Bunga dengan jaminan pengembalian utang.
Dividen.
Royalti
Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi.
Sewa dari penghasilan lainnya yang sehubungan dengan pemakaian harta, kecuali sewa tanah dan bangunan
Imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.

Ringkasnya, hampir semua penghasilan dapat dipastikan terkena PPh Pasal 23 ini. Namun, penghasilan seperti penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar untuk usaha dengan hak opsi, dan bagian laba yang diperoleh PT dalam negeri dengan persyaratan tertentu dikecualikan dari PPh Pasal 23.

Tarif dan objek PPh Pasal 23

Berdasarkan PPh Pasal 23, tarif yang diterapkan merujuk juga pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPh dikenakan berdasarkan jumlah bruto penghasilan tersebut. Dalam PPh Pasal 23, ada dua jenis tarif yang berlaku, yakni tarif 2% dan tarif 15%.

Pendapatan yang dikenakan tarif 2% dari PPh adalah imbalan jasa dari manajemen konstruksi maupun konsultan, juga imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebangan hutan, penunjang penambangan, dan seterusnya. Selain dari dua tarif tadi, diterapkan pula regulasi opsional yang juga tercantum dalam PPh Pasal 23.

Lebih tepatnya, bila tidak memiliki NPWP, maka pemotongan yang diterapkan adalah 100% lebih tinggi dari tarif PPH. Termasuk juga seluruh jumlah bruto yang akan dikenakan tarif PPh Pasal 23 selain penghasilan yang berhubungan dengan jasa yang sudah dikenakan pajak dengan sifat mutlak atau final sebelumnya.

Lalu, pendapatan yang dikenakan tarif 15% dari PPh ini diberlakukan pada dividen, kecuali yang diberikan pada perorangan karena adanya bunga dan royalti. Tarif ini juga berlaku pada hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun, selama belum terpotong PPh Pasal 21.

Setelah mengetahui penjelasan lengkap PPh Pasal 23 ini, penting bagi Anda untuk memenuhi kewajiban pajak Anda sesuai dengan regulasi. Tidak perlu pusing, urusan perpajakan Anda bisa diselesaikan dengan mudah melalui aplikasi pajak online AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP.

Cara Menghitung PPh Badan Terutang

Bagi Wajib Pajak berupa badan, menghitung pajak penghasilan (PPh) menjadi hal penting dalam pelaporan pajak. Perhitungan PPh badan ini akan mendapatkan hasil atau gambaran berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak badan nantinya. Mengingat negara kita menganut asas self-assessment, maka Anda harus menghitung sendiri jumlah besaran pajak nantinya. Oleh karena itu, ada baiknya Anda simak cara menghitung PPh badan terutang berikut.

Peredaran bruto hingga Rp50 miliar

Wajib Pajak berupa badan yang berdomisili di dalam negeri dan memiliki peredaran bruto hingga Rp50 miliar berhak menerima pengurangan tarif 50% dari tarif yang termaktub dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2a). Pemberlakuan pengurangan dikenakan untuk perusahaan dengan bruto hingga Rp4,8 miliar.

1. Perusahaan dengan bruto kurang dari Rp4,8 miliar

Untuk kasus ini, rumus yang digunakan adalah (50% x 25% x PKP). Contohnya, PT Angkasa pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto dengan jumlah Rp4,5 miliar. Sementara jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Rp800 juta. Maka, jumlah perhitungannya adalah:

PPh Terutang = (50% x 25%) X Rp800 juta = Rp100 juta.

2. Perusahaan dengan bruto lebih dari Rp4,8 miliar hingga kurang dari Rp50 miliar

Sementara untuk jenis yang kedua dapat dihitung menggunakan rumus [(50% x 25%) x PKP memperoleh fasilitas] + [25% x PKP tidak memperoleh fasilitas]. Dengan contoh PT Yemen di tahun pajak 2019 peredaran brutonya adalah Rp30 miliar dan perhitungan bagan penghasilan mendapatkan fasilitas yakni:

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000

Maka, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dan tidak mendapatkan fasilitas adalah:

Rp3.000.000.000 – Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000,-.

Maka PPh yang terutang yakni:

(50% x 25%) x Rp480.000.000 = Rp60.000.000
25% x Rp2.520.000.000 = Rp630.000.000 +
Jumlah PPh Terutang = Rp690.000.000

Peredaran bruto di atas Rp50 miliar

Jika di atas adalah cara menghitung PPh badan terutang hingga Rp50 miliar, maka selanjutnya Anda perlu mengetahui perhitungan bagi badan dengan bruto di atas Rp50 miliar dari segi pendapatan brutonya. Di sini, ada peraturan atau ketentuan umum tanpa pengurangan tarif. Dengan kata lain, PPh terutang mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% dikalikan dengan PKP.

Sebagai contoh, PT CDE di tahun 2019 lalu mencatatkan peredaran brutonya sebesar Rp60 miliar. Perhitungan PPh badan terutangnya adalah:

25% x Rp60 miliar = Rp1.5 miliar.

Cara menghitung PPh badan terutang yang berbentuk Perseroan Terbuka

Untuk Wajib Pajak yang berupa badan dan berbentuk Perseroan Terbuka (PT), akan mendapatkan penurunan tarif PPh 5% yang lebih rendah bila dibandingkan Wajib Pajak dalam negeri. Meski begitu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

Setidaknya memiliki 40% saham yang dicatat dalam Bursa Efek Indonesia untuk diperdagangkan.
Paling tidak memiliki kepemilikan saham oleh 300 pihak publik, baik itu badan maupun pribadi.
Saham yang dimiliki masing-masing pihak hanya boleh kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor penuh dan harus dipenuhi dalam waktu 183 hari kalender dalam jangka satu tahun pajak.

Adapun contoh perhitungannya, PT ABC Tbk memiliki modal Rp1,5 miliar. Modal itu ditempatkan dan disetorkan penuh dengan besaran Rp1 miliar yang nilai nominal untuk setiap lembar sahamnya adalah Rp1.000. Jadi, total saham yang ditempatkan maupun disetor penuh adalah 1 juta lembar saham.

Kemudian, PT ABC Tbk ini mencatat 40% saham, yakni, 400 ribu lembar saham di Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh 320 pihak dengan persentase kepemilikannya maksimal 4,99%. Kondisi ini dilakukan selama 183 hari kalender di satu tahun pajak. Jadi, PT ABC Tbk ini berhak mendapatkan penurunan tarif hingga 5% lebih rendah.

Mulai tahun 2020 hingga tahun 2021, pemerintah melakukan pengurangan tarif PPh badan menjadi 22%, dan akan menjadi 20% ditahun 2022, dan untuk perseroan terbukan mendapatkan 3% dari tarif tersebut. Adaapun hitungannya sama seperti contoh diatas.

Setidaknya, itulah cara menghitung PPh badan terutang yang wajib Anda ketahui dalam melakukan penyetoran pajak pada setiap tahunnya. Jika cara menghitung manual dirasa cukup sulit dan memberatkan, maka kini Anda bisa menggunakan layanan aplikasi pajak online AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP.