Cara Membuat Bukti Potong PPh 23 dengan Mudah

Apabila pelunasan PPh dilakukan melalui pemotongan/pemungutan, maka pemotong/pemungut harus membuat bukti pemotongan/pemungutan ini. Inilah yang akan disebut sebagai bukti potong. Bukti ini akan diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut. Dokumen ini sangat penting yang harus ada dalam pelaporan pajak. Salah satunya dalam PPh 23, yang merupakan pajak atas penghasilan melalui modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Lalu, seperti apakah cara membuat bukti potong PPh 23? 


Inilah Cara Membuat Bukti Potong PPh 23

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, PPh 23 akan dikenakan untuk penghasilan atas modal penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, serta selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada umumnya, penghasilan jenis ini akan memotong pajak dari subjek pembeli atau penerima jasa dan harus dilaporkan.

Pemotongan dan pemungutan memiliki penggunaan dan juga arti yang berbeda dalam hal perpajakan. Istilah pemotongan dipakai untuk pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Sedangkan, pemungutan digunakan untuk pengenaan PPh Pasal 22. Istilah pemotongan/pemungutan dalam formulir atau dokumen bukti akan bergantung pada jenis pajak yang dipotong/dipungut.

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, maka pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak. Lalu ada bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 untuk aplikasi perpajakan yang sudah diawasi oleh DJP ataupun DJP Online.

Bukti ini bisa menjadi dokumen yang dirujuk untuk mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Bukti pemotongan/pemungutan bisa juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan atau pengecekan kebenaran pajak yang sudah dipotong/dipungut dan telah dibayarkan ke kas negara oleh pemberi kerja atau pihak pemotong/pemungut lain.


Baca juga: Cara Mengisi Laporan Pajak Tahunan


Tahapan Membuat Bukti Potong/e-Bupot

Untuk membuatnya, Anda bisa memanfaatkan fitur e-Bupot dari situs DJP Online. Langkah untuk melakukannya adalah:

1. Masuk ke akun DJP Online Anda lalu pastikan layanan e-Bupot sudah dimunculkan.

2. Apabila belum, tambahkan hak akses e-Bupot pada menu Profil.

3. Pilih layanan e-Bupot.

4. Anda akan diarahkan ke dashboard e-Bupot.

5. Pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penandatangan bukti potong.

  • Untuk pengisian nama wajib pajak itu, klik Pengaturan lalu pilih Penandatangan. Jangan lupa untuk tanda status aktif pada Wajib Pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan.

6. Klik Bukti Pemotongan di kanal paling atas.

7. Kemudian pilih Pasal 23 dan input bukti potong Pasal 23.

8. Isi data dokumen yang menjadi dasar pemotongan, data penghasilan yang dipotong, dan identitas pemotong pajak.

9. Berilah tanda pernyataan yang disediakan sebelum dilakukan penyimpanan.

  • Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, manfaatkan fasilitas impor Excel. Unggah data bukti potong pada file Excel dalam format yang telah ditentukan Ditjen Pajak.

10. Dalam pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP Pasal 23.

11. Lalu klik Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak. Anda juga bisa menyimpan bukti potong terlebih dahulu dalam format PDF.


Baca juga: Cara Pengisian e-SPT PPh 21


Itulah dia cara membuat bukti potong dengan muda di DJP Online. Nantikan fitur e-Bupot dari Ayo! Pajak yang bisa membantu Anda. Kunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut.

Cara Cek NTPN Pajak dengan Mudah

Sesuai dengan  Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak akan mendapatkan kode NTPN. Biasanya tercantum pada Bukti Penerimaan Surat dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Jika hal ini tidak jelas atau tidak valid, maka Anda harus cek NTPN pajak. Caranya adalah seperti yang ada di bawah ini.


Cek NTPN Pajak Anda

NTPN akan terdiri dari 16 deret gabungan antara angka dan huruf. Bukti NTPN yang tercantum pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) akan didapatkan ketika sudah membayar kewajiban sebagai wajib pajak.

16 digit ini akan berfungsi sebagai alat bukti untuk memvalidasi transaksi perpajakan yang sudah lakukan. Petugas pajak akan mengecek nomor NTPN pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Elektronik, BPN, ataupun dokumen lainnya yang memiliki kedudukan setara dan dianggap sah oleh petugas. Hal ini juga menjadi syarat yang harus dipastikan ada setiap pelaporan yang dilakukan.

Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah ketika nomor ini tidak tercetak atau tidak jelas kelihatan pada bukti pembayaran. Jika hal ini terjadi, maka Anda harus melakukan pengecekan melalui situs resmi DJP. Ini juga membantu dalam memastikan apakah NTPN yang didapatkan valid atau tidak.


Baca juga: Cara Menggunakan DJP Online untuk Cek NPWP


Cek NTPN Melalui Situs Resmi DJP

DJP online menyediakan semua fungsi dalam pengecekan transaksi dan nomor transaksi. Berikut langkah-langkah mengecek NTPN melalui DJP Online:

  1. Cek pembayaran yang telah Anda lakukan melalui ID Billing, kemudian, copy ID Billing tersebut.
  2. Akses situs milik DJP online di https://www.pajak.go.id/. 
  3. Masukkan NPWP serta kata sandi yang sudah dibuat. 
  4. Pilih Layanan, kemudian klik menu ‘Rumah Konfirmasi Dokumen.’ 
  5. Klik pada bagian Konfirmasi NTPN kemudian pilih berdasarkan Kode Billing.
  6. Masukkan ID Billing yang sebelumnya sudah disalin pada field kata kunci. Isi captcha dan klik cari. 
  7. Jika data pembayaran valid, data SSP yang berisi NTPN, kode jenis pajak, kode billing, atau data-data lain akan ditampilkan.

Cara Buat e-Billing di Ayo! Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, kini akan membutuhkan yang namanya e-Billing. Untuk membuatnya, Anda bisa mengikuti langkah berikut ini:

  1. Daftar Akun Baru melalui Ayo! Pajak.
  2. Masukkan alamat email dan buat kata sandi yang merupakan gabungan dari angka dan huruf, sebanyak minimal delapan karakter sampai dengan seratus karakter.
  3. Klik ‘Daftar’.
  4. Akan muncul ‘Akun Berhasil Terdaftar’. Cek email Anda untuk melakukan verifikasi. Ingat, link yang disediakan untuk konfirmasi akun hanya berlaku selama 24 jam sejak pendaftaran. Jadi, pastikan segera mengecek dan mengkonfirmasinya. 
  5. Kalau sudah klik link tautan, akan muncul notifikasi ‘Konfirmasi Email Berhasil’.
  6. Kembali ke menu login Ayo! Pajak di awal. Login dengan email dan password yang tadi sudah didaftarkan. Klik ‘Masuk’.
  7. Isi formulir ‘Profil Wajib Pajak’ pada laman Ayo! Pajak. Data ini harus diisi sesuai dengan informasi yang benar. Kalau sudah, klik ‘Simpan’. 
  8. Apabila sudah berhasil membuat akun dan mengisi profil Anda, maka selanjutnya bisa meneruskan ke cara membuat E-Billing. Berikut langkah-langkahnya.

Baca juga: Cara Pengisian e-SPT PPh 21


Dari menu ‘E-Billing’ Ayo! Pajak, klik ‘Buat Kode Billing’. Maka menu ‘Billing Baru’ akan muncul untuk diisi. Data yang harus Anda masukkan dalam formulir ini adalah:

  • NPWP
  • Nama penyetor
  • Alamat penyetor
  • Jenis pajak
  • Jenis setoran
  • Masa pajak
  • Nomor objek pajak
  • Nomor ketetapan/SK
  • Jumlah setor
  • Uraian

Setelah mengisi seluruh data, klik ‘Simpan’. Kode billing pun sudah selesai dibuat. Gunakan kode billing untuk membayar pajak ke rekening Kas Negara melalui ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking, dan loket bank atau pos persepsi. 


Baca juga: Cara Cetak Ulang Kode Billing Pajak Biar Tidak Bingung


Nah itulah dia cara mengecek NTPN milik Anda. Seperti yang disebutkan di atas,  gunakan e-Biling Pajak Online dari Ayo! Pajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Lapor pajak tidak perlu repot lagi. Yuk kunjungi website kami sekarang juga.

Mengenal Cara Menghitung PPh Pasal 22

PPh 22 merupakan pengenaan pajak pada badan usaha yang melakukan perdagangan impor, ekspor, atau re-impor. Berlaku bagi badan usaha pemerintah atau usaha swasta. PPh pasal 22 ini juga berlaku untuk wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK RI No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberi atas Penjualan Barang Tergolong Sangat Mewah. Lalu, bagaimana cara menghitung PPh Pasal 22 ini?


Cara Menghitung PPh Pasal 22

Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 2008 pasal 22 menyatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan untuk kegiatan penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ekspor, dan penjualan barang mewah. Dalam menghitungnya, cara yang dilakukan adalah:


Tarif pajak x nilai impor/harga jual lelang/DPP PPN/harga beli


Untuk badan yang melakukan pemungutan atau pemotongan adalah sebagai berikut:

  • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
  • Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  • Bendahara pengeluaran
  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Membayar
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Industri maupun eksportir yang berjalan di sektor kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian, serta perikanan, dengan pembelian bahan pedagang yang diperlukan industri usaha tersebut atau aktivitas ekspor.
  • Industri atau badan usaha yang membeli komoditas mineral logam, tambang batubara maupun mineral yang bukan logam, dari badan atau perorangan yang memegang perizinan usaha pertambangan.

Baca juga: Mengenal Perhitungan PPh Pasal 22


Lalu untuk wajib pajaknya adalah:

  • Badan usaha di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, dengan penjualan produknya kepada distributor dalam negeri;
  • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
  • Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, atau pelumas.
  • Badan usaha di bidang industri baja.
  • Pedagang pengumpul yang merupakan badan atau perorangan yang menyatukan hasil barang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  • Penjual barang tergolong mewah yang termasuk dalam PPh Pasal 22.

Baca juga: 3 Syarat Membuat NPWP Karyawan Online


Tarif PPh Pasal 22

Anda harus tahu tarif dari PPh pasal 22 ini. Tarifnya adalah:

1. Impor 

  • Yang memakai Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
  • Non-API = 7,5% x nilai impor; 
  • Yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

2. Pembelian barang DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tak termasuk PPN & tidak final).

3. Penjualan produk yang ditentukan atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yakni:

  • Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Penjualan produk atau pemberian produk oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, pelumas, serta gas. Pemungutan PPh Pasal 22 kepada agen/penyalur, sifatnya final. Di luar agen/penyalur, sifatnya tidak final.

5. Pembelian bahan yang diperlukan industri atau ekspor dari pedagang, maka ditentukan 0,25 % x harga beli (tak termasuk PPN).

6. Impor kedelai, tepung terigu serta gandum oleh importir yang memakai API = 0,5% x nilai impor.

7. Penjualan (5% harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM).

  • Pesawat udara seharga lebih dari Rp20.000.000.000
  • Kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari Rp10.000.000.000
  • Rumah dan tanahnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari Rp10.000.000.000 dengan luas bangunan lebih dari 500 m2.
  • Apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari Rp10.000.000.000 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
  • Kendaraan roda empat dengan pengangkutan kurang dari sepuluh orang berupa seharga lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selain itu, juga kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. 

8. Bagi yang tidak mempunyai NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 yang tercantum.


Baca juga: Informasi Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22


Contoh Perhitungan

Bendahara membeli 4 (empat) printer dari PT. ABCD dengan harga beli Rp22.000.000 (harga termasuk PPN).

Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah:

  • Harga pembelian = Rp22.000.000
  • Dasar Pengenaan Pajak = Rp20.000.000 (100/110 X Rp22.000.000)
  • PPh Pasal 22 (1,5% x Rp20.000.000) = Rp300.000

Itulah dia cara menghitung PPh pasal 22 yang bisa Anda pelajari. Manfaatkan e-Filing Pajak Online dari AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Lapor pajak tidak perlu repot lagi. Yuk kunjungi website kami sekarang juga.

4 Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Mudah

Jika ingin memiliki rumah sendiri, maka Anda pasti akan menjumpai yang namanya PBB. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah salah satu bentuk pajak yang penting untuk diperhatikan oleh para wajib pajak. Hasil dari pajak ini nantinya akan bisa digunakan oleh negara untuk membangun banyak hal yang bisa membantu masyarakat secara luas. Sehingga penting sekali untuk selalu membayarnya tepat waktu. Untuk mengecek pajak ini, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Mari kita cari tahu cara cek Pajak Bumi dan Bangunan dengan mudah disini.


Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.

Pajak ini sifatnya kebendaan, besarnya pajak terutang akan ditentukan dari keadaan objek pajak. Subjek atau pembayar pajak tidak akan menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan.


Objek PBB

Contoh untuk objek bumi dan bangunan adalah:

  • Sawah.
  • Ladang.
  • Kebun.
  • Tanah.
  • Tambang
  • Rumah tinggal.
  • Bangunan usaha.
  • Gedung bertingkat.
  • Pusat perbelanjaan.
  • Jalan tol.

Baca juga: Ikuti Cara Cek Pajak PBB Terbaru


Tidak Termasuk Objek PBB

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa objek yang tidak masuk dalam PBB ini. Ada syarat yang harus dimiliki sehingga bumi atau bangunan tidak menjadi objek PBB. Berikut ini daftar kriteria tersebut:

  • Objek pajak digunakan untuk kepentingan umum  pada bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
  • Objek pajak  adalah hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  • Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  • Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Mengecek PBB Melalui Situs Resmi Pajak

Anda bisa mengecek tagihan PBB lewat situs pajak daerah masing-masing. Contoh:

  • DKI Jakarta (https://pajakonline.jakarta.go.id/)
  • Bogor (aplikasi iPBB) 

Namun belum semua wilayah di Indonesia menyediakan layanan pengecekan ini. Cek terlebih dahulu apakah daerah Anda menyediakan fitur ini.


Mengecek PBB Melalui e-Commerce

Ada beberapa aplikasi e-Commerce yang bisa membantu Anda mengecek pajak ini. Anda tinggal masuk ke aplikasi tersebut, memilih menu pajak/PBB online. Isi Nomor Objek Pajak (NOP), pilih tahun pembayaran. Maka akan muncul informasi mengenai tagihan PBB Anda.


Baca juga: 4 Cara Mengetahui NOP PBB yang Hilang


Mengecek PBB Melalui SMS

Pelayanan pengecekan PBB melalui SMS adalah layanan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak perlu takut akan penipuan. Cara cek PBB menggunakan layanan SMS adalah dengan mengetik:

PBB<spasi>Nomor Objek Pajak<spasi>Tahun Pajak lalu kirim ke 081317872525.


Mengecek PBB Lewat ATM dan Internet Banking

Metode ini dapat dilakukan melalui ATM atau internet banking yang banknya telah bekerja sama dengan pemerintah. Seperti:

  • BRI
  • Bank DKI
  • BCA
  • Maybank
  • Mandiri Syariah
  • Mandiri
  • BNI 46

Untuk caranya, adalah sebagai berikut:

  • Masukkan kartu ATM dan PIN lalu pilih menu pembayaran.
  • Pilih menu Pajak/Penerimaan Negara dan klik opsi PBB.
  • Masukkan Nomor Objek Pajak yang kamu miliki dan tekan ‘benar’ jika nomornya sudah tepat.
  • Masukkan Tahun Pajak SPPT PBB lalu klik ‘benar’.
  • Konfirmasi pembayaran PBB dengan menekan “Ya”. 
  • Struk pembayaran akan keluar sebagai tanda kamu telah membayar.

Baca juga: Seluk Beluk Pajak Jual Beli Rumah


Nah itulah beberapa cara yang bisa membantu Anda dalam mengecek PBB. Dalam mempermudah urusan pajak Anda, gunakan e-Filing Pajak Online dari AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Lapor pajak tidak perlu repot lagi. Yuk kunjungi website kami sekarang juga.

PPnBM: Informasi Tentang Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh warga negara. Pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian negara. Pertama, pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pusat atau daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Sehingga, ada banyak hal yang akan dikenakan pajak. PPnBM adalah salah satu bentuk pajak yang harus Anda perhatikan. Apa itu PPnBM? Jika Anda belum mengetahui hal ini, maka pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang bisa membantu dalam memahaminya.


PPnBM adalah Pajak Untuk Penjualan Barang Mewah

Bila Anda adalah produsen atau penjual barang mewah, maka pajak yang satu ini bukan lagi hal yang asing. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah  pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jenis pajak ini hanya dikenakan sekali ketika menyerahkan barang.

Menghasilkan dalam hal ini adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain.


Baca juga: Cara Menghitung PPn dan PPnBM dengan Mudah


Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah sebagai berikut:

  • Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
  • Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
  • Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
  • Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Barang-barang yang sesuai dengan deskripsi barang mewah di atas sesuai dengan PP 61 tahun 2020, meliputi:

  • Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum.
  • Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya
  • Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
  • Kelompok balon udara.
  • Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
  • Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

Baca juga: Mengenal Macam-macam Pajak di Indonesia


Fungsi dari PPnBM

Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM adalah:

  • Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.
  • Pengendalian dalam konsumsi barang mewah.
  • Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
  • Pengamanan penerimaan negara.

Tarif dan Perhitungan PPnBM

Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tarif yang ditetapkan untuk barang-barang mewah ini adalah 10% untuk yang paling rendah dan 200% untuk yang paling tinggi. Perbedaan tarif ini akan didasari pada pengelompokan barang mewah yang dikenakan PPnBM.

Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPnBM terutama didasarkan pada:

  • Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut.
  • Nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya.
  • Konsultasi dengan DPR.

Baca juga: Mengenal SPT Tahunan yang Penting Diketahui


Jika barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri, akan dikenakan PPnBM dengan tarif 0%. Hal ini karena PPnBM telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

PPnBM bisa dihitung dengan cara mengalikan persentase tarifnya dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Lalu untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, PPnBM dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan ini harus segera dilakukan. Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

Itulah dia informasi berguna mengenai PPnBM. Semoga hal ini bisa membantu Anda memahami pajak yang satu ini. Untuk mempermudah urusan pajak Anda, gunakan e-Filing Pajak Online dari AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Lapor pajak tidak perlu repot lagi. Yuk kunjungi website kami sekarang juga.