Ketentuan Aturan Dalam Pajak Hibah

Ketahui Pajak Hibah dan Ketentuan Aturannya

Sebenarnya, apa itu pajak hibah? Apakah ketika kita memberikan hibah, kita juga akan dikenakan pajak? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hingga Pasal 1693, hibah adalah suatu perjanjian di mana si pemberi secara cuma-cuma dan sadar menyerahkan benda kepada penerima hibah. Pemberian dan penerimaan hibah hanya akan sah jika kedua belah pihak masih hidup. Jika pemberian harta hibah dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia, maka pemberian tersebut menjadi hibah wasiat. 

Baca juga: Mengenal Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Memahami Pajak Hibah

Dipandang dari sisi pajak, hibah menjadi Objek Pajak yang menimbulkan status kewajiban pajak bagi sang penerima hibah. Pemberian dalam bentuk hibah bisa dikenakan pajak karena penerimaan hibah dianggap sebagai bentuk penghasilan bagi penerima hibah, sehingga penerima diwajibkan untuk membayarkan pajak penghasilan atas hibah tersebut. Namun, tak semua pemberian hibah menjadi Objek Pajak. Menurut PMK No. 245/PMK.03/2008, terdapat lima sumber penerimaan yang dibebaskan dari pajak hibah, yaitu:

  1. Keluarga sedarah yang masih dalam satu garis keturunan sederajat, seperti hubungan anak dan orang tua kandung. Jadi, jika hibah diberikan oleh orang tua ke anak kandung, maka hibah tersebut tidak menjadi objek pajak PPh. Lain halnya dengan pemberian hibah dari kakak kandung ke adik kandung atau dari menantu ke mertua, maka hibah tersebut menjadi Objek Pajak PPh.
  2. Badan atau organisasi keagamaan yang mengurus tempat ibadah dan tidak melakukan aktivitas yang mencari keuntungan. Ketika badan keagamaan ini menerima keuntungan, maka pemberian dari badan keagamaan ini menjadi Objek Pajak PPh.
  3. Lembaga pendidikan yang hanya melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa mencari keuntungan. Apabila badan pendidikan melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan, maka penerimaan tersebut akan menjadi objek pajak PPh.
  4. Badan sosial, termasuk yayasan dan koperasi, yang hanya melakukan kegiatan amal seperti:
  • Pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup orang lanjut usia (panti jompo).
  • Pemeliharaan orang terlantar, kaum difabel, atau anak yatim piatu.
  • Santunan dan/atau pertolongan untuk korban kecelakaan, bencana alam, dan sejenisnya.
  • Beasiswa pendidikan.
  • Pelestarian flora dan fauna.
  • Kegiatan sosial lainnya.
  1. Orang pribadi yang memiliki atau menjalankan UMKM dengan syarat:
  • Memiliki kekayaan bersih <Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • Memiliki hasil penjualan <Rp2.500.000.000 per tahun.

Bagi hibah yang tidak dibebaskan dari PPh, maka Anda bisa mengacu pada PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pasal 2 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa besarnya PPh yang dikenakan atas hibah tanah dan/atau bangunan itu sebesar 2,5% yang dikalikan dengan nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPh ini akan dikenakan kepada si pemberi hibah.

Di sisi lain, tak hanya pemberi hibah yang akan dikenakan pajak, tetapi juga penerima hibah. Pajak yang dikenakan ke penerima hibah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 88, besarnya tarif BPHTB yang paling tinggi adalah 5% dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda). 

Baca juga: Yuk, Pahami Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online!

Demikianlah informasi seputar pajak hibah. Jika Anda menerima atau memberi hibah, jangan lupa kunjungi laman AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk mempelajari informasi-informasi lengkap mengenai implikasi pajak hibah. Segera daftarkan diri Anda di AyoPajak sehingga Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terbaru seputar pajak dan juga ketahui lebih lengkap layanan e-Filling dan e-Billing dari AyoPajak.

Ketahui Cara Menghitung PTKP

cara menghitung PTKP

Mengetahui cara menghitung PTKP sangat penting, terutama jika Anda adalah seorang Wajib Pajak yang harus melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sendiri. Penghitungan pajak penghasilan (PPh) tahunan tidak akan lengkap tanpa menyertakan PTKP. Nah, agar pelaporan SPT Anda tetap taat aturan dan berjalan lancar, mari simak cara menghitung PTKP berikut ini.

Mengenal PTKP

PTKP adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sesuai namanya, PTKP digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran pajak penghasilan (PPh) seorang Wajib Pajak. Menurut Pasal 7 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PTKP mencakup jumlah pemasukan Wajib Pajak yang tidak dikenakan PPh Pasal 21. 

Apabila penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP, maka ia tidak akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Namun, jika penghasilan Wajib Pajak melebihi PTKP, maka ia wajib membayar pajak penghasilan Pasal 21 dengan hitungan penghasilan neto yang sudah dikurangi PTKP.

Besaran PTKP

Besaran PTKP masing-masing Wajib Pajak jelas berbeda, menyesuaikan jumlah pendapatan masing-masing dan mengikuti aturan yang tercantum. Aturan terbaru menetapkan bahwa PTKP untuk Wajib Pajak pribadi adalah sebesar Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa  pendapatan di bawah atau sama dengan Rp4.500.000 per bulan akan dibebaskan dari pungutan PPh 21. Sebab, jumlah pendapatan tersebut dalam satu tahun tidak melebihi ambang batas PTKP. Namun jika jumlah pendapatan dalam satu tahun melebihi ambang batas PTKP, Wajib Pajak akan dikenai pungutan PPh 21.

Untuk rincian besaran PTKP terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.010/2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Keterangan Status Besaran PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan TK 0 Rp54.000.000
Tidak Kawin 1 Tanggungan TK 1 Rp58.500.000
Tidak Kawin 2 Tanggungan TK 2 Rp63.000.000
Tidak Kawin 3 Tanggungan TK 3 Rp67.500.000
Kawin Tanpa Tanggungan K 0 Rp58.500.000
Kawin 1 Tanggungan K 1 Rp63.000.000
Kawin 2 Tanggungan K 2 Rp67.500.000
Kawin 3 Tanggungan K 3 Rp72.000.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami Tanpa Tanggungan K/I/0 Rp112.500.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami 1 Tanggungan K/I/1 Rp117.000.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami 2 Tanggungan K/I/2 Rp121.500.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami 3 Tanggungan K/I?3 Rp126.000.000

Cara Menghitung PTKP

Sekarang, mari masuk dalam pokok pembahasan tentang cara menghitung PTKP. Sebenarnya, Anda cukup menyesuaikan dengan besaran PTKP yang telah ditentukan. Untuk lebih memahaminya, Anda bisa menyimak contoh kasus berikut ini:

Tuan A yang merupakan karyawan PT. Maju sudah menikah dan memiliki seorang anak. Pasangan Tuan A tidak berpenghasilan sendiri. Gaji pokok Tuan A per bulan adalah Rp10.000.000. Berapa besaran PPh yang harus dibayar Tuan A?

Bila kita hitung, berarti rinciannya adalah sebagai berikut:

Gaji pokok per bulan = Rp10.000.000

Pengurang: 

  • Biaya jabatan = 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000
  • Biaya pensiun = 1% x Rp10.000.000 = Rp100.000
  • Total = Rp600.000

Penghasilan neto = Rp9.400.000/bulan; Rp112.800.000/tahun

PTKP (K 1) = Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp49.800.000

PPh Terutang = 5% x Rp49.800.000 = Rp2.490.000

PPh Pasal 21 per bulan = Rp2.490.000/12 = Rp207.500

Jadi, Tuan A harus membayar PPh 21 sebesar Rp207.500 per bulan atau Rp2.490.000 setahun. 

Semoga pembahasan mengenai  cara menghitung PTKP ini dapat membantu Anda. Kesulitan menghitung PTKP secara manual? Tidak perlu bingung, sekarang sudah ada aplikasi AyoPajak yang dapat menghitung PTKP serta besaran PPh 21 yang harus Anda bayarkan secara otomatis. Mari taat pajak bersama AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP!

4 Cara Mengetahui NOP PBB yang Hilang

cara mengetahui NOP PBB yang hilang

Bagaimana cara mengetahui NOP PBB yang hilang? NOP (Nomor Objek Pajak) merupakan nomor identitas yang melekat pada Objek Pajak. NOP digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan, sehingga sudah barang tentu jika NOP adalah suatu hal yang penting bagi Wajib Pajak. Lantas, bagaimana cara mengetahui NOP PBB yang hilang? Simak penjelasannya berikut ini.

Mengenal NOP PBB

NOP bukanlah sembarang deretan angka.NOP memiliki beberapa ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 Pasal 3 serta UU No. 12 Tahun 1994, yaitu:

  • Standar NOP yang dikenakan pada Objek Pajak berlaku secara nasional.
  • Memiliki karakteristik khusus. NOP masing-masing objek pajak bumi dan bangunan (PBB) berbeda satu sama lain.
  • Susunan NOP tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama.

Anda akan mendapatkan NOP saat mendaftarkan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (atau pihak yang terkait). Nomor identitas tersebut nantinya digunakan oleh Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan sebagai bentuk kepatuhan pajak kepada negara.

Tujuan Pemberian NOP

Tujuan utama pemberian NOP adalah agar lokasi Objek Pajak dapat diidentifikasi dengan pasti. NOP juga digunakan untuk menghubungkan data atributik, peta, serta grafis PBB. Dengan begitu, risiko terjadinya ketetapan ganda pun dapat diminimalisir.

Bagi para Wajib Pajak, adanya NOP akan memudahkan Anda dalam mengambil dan memantau SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Selain itu, NOP juga akan memudahkan Anda dalam proses penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) karena NOP bertindak sebagai sebuah identitas unik yang melekat pada suatu Objek Pajak dan mengandung informasi mengenai Objek Pajak tersebut.

Makna Kode Angka dalam NOP

Faktanya, NOP terdiri dari 18 digit angka. Masing-masing angka merupakan kode yang memiliki makna tertentu. Berikut adalah makna kode angka dalam NOP: 

  • Dua digit angka pertama menandakan kode Daerah Tingkat I (provinsi).
  • Dua digit angka selanjutnya menandakan Daerah Tingkat II (kotamadya atau kabupaten).
  • Tiga digit angka selanjutnya menandakan kecamatan.
  • Tiga digit angka selanjutnya menandakan kelurahan atau desa.
  • Tiga digit angka selanjutnya menandakan kode nomor blok.
  • Empat digit angka selanjutnya menandakan nomor urut objek.
  • Digit angka terakhir menandakan kode khusus.

Cara Mengetahui NOP PBB yang Hilang

Lalu, bagaimana cara mengetahui NOP PBB yang hilang? Tidak perlu panik, ada beberapa cara mudah untuk mengetahui NOP PBB yang hilang. Simak penjelasannya berikut.

  1. Periksa STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau bukti pembayaran PBB periode sebelumnya. NOP akan tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Pastikan data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan nama dan alamat Wajib Pajak serta letak Objek Pajak.
  2. Apabila tidak bisa menemukan STTS atau bukti pembayaran PBB, Anda bisa datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk mengetahui NOP.
  3. Cara lainnya adalah dengan mengecek NOP lewat metode online. Beberapa daerah kini telah memiliki situs atau aplikasi khusus untuk mengecek NOP.
  4. Jika Anda merasa ragu dengan NOP yang tertera di STTS, bisa melakukan pengecekan melalui peta Sistem Informasi Geografi (SIG) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama daerah. Masukkan NOP yang tertera pada STTS pada sistem tersebut, secara otomatis informasi mengenai Objek Pajak akan ditampilkan.

Nah, itulah beberapa cara mengetahui NOP PBB yang hilang. Anda tidak perlu bingung lagi jika NOP PBB hilang. Mari taat pajak dengan aplikasi AyoPajak yang dirancang khusus untuk Wajib Pajak pribadi maupun perusahaan. Hanya dengan satu klik, berbagai keperluan perpajakan seperti lapor SPT dan input NTPN dapat Anda selesaikan melalui AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP.

4 Cara Pembetulan SPT PPN Lebih Bayar

cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar

Masih banyak orang yang bingung dengan cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar. Beberapa pihak Wajib Pajak juga kerap mengalami isu ini dan harus mengajukan pertanyaan serupa saat berkonsultasi tentang laporan pajak yang sedang dibuat. Untuk membantu Anda ketika SPT PPN Lebih Bayar, ada 4 panduan cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar yang bisa Anda ikuti di bawah ini.

Kondisi SPT PPN Lebih Bayar

Jadi, apa sebenarnya kondisi SPT PPN Lebih Bayar itu? SPT PPN Lebih Bayar ini kondisi di mana pihak Wajib Pajak dapat menambahkan kredit dari kelebihan pembayaran untuk dibayarkan di masa pajak berikutnya. Ini sebabnya dibutuhkan pembetulan untuk menjamin data perpajakan sudah sesuai.

Lalu, perihal cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar, kini sudah bisa dilakukan dengan lebih efisien dengan mengakses e-Faktur. Langkah atau cara-caranya bisa Anda terapkan sesuai dengan uraian berikut.

1. Siapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Sebelum mengakses laman e-Faktur dan mulai menerapkan cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar, ketahui dulu beberapa hal yang harus disiapkan. Anda membutuhkan Surat Permohonan Pembetulan yang harus dibuat secara tertulis. Untuk membuatnya, Anda dapat mengunjungi KPP terdekat agar memperoleh formulir surat permohonan.

Isi surat permohonan tersebut selengkap mungkin sebelum melakukan pengajuan. Langkah ini bisa dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melayangkan Surat Pemberitahuan khusus pada Anda sebagai pihak Wajib Pajak. Berikutnya, siapkan juga dokumen terkait laporan perpajakan serta NPWP Anda.

Baca juga: Ketahui Cara Lapor Pajak Penghasilan Secara Online

2. Akses Laman e-Faktur

Jika dokumen-dokumen tadi sudah disiapkan, Anda sudah bisa mengakses laman aplikasi e-Faktur untuk melakukan cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar. Laman e-Faktur bisa Anda akses di sini. Pastikan juga Anda sudah mengurus akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak Wajib Pajak.

Dengan memiliki akun beserta password PKP, Anda bisa melakukan login ke laman e-Faktur. Jika belum memiliki akun PKP, segera daftarkan diri Anda di KPP terdekat. Selain itu, Anda juga bisa membuat akun PKP secara mandiri dengan cara registrasi secara online.

Baca juga: Mengenal SPT Tahunan yang Penting Diketahui

3. Login Lalu Buat Ralat

Setelah berhasil login dengan akun PKP Anda, berikutnya adalah membuat pembetulan. Caranya dengan memilih menu SPT pada laman e-Faktur yang sudah terbuka. Lalu, pilih menu Posting dan isi datanya untuk membuat pembetulan SPT masa PPN yang mengalami kekeliruan. Setelah selesai, buka kembali menu SPT.

Kali ini, pilih SPT Pembetulan dan pilih Buka SPT untuk mengubah isi. Masuklah ke bagian formulir dengan nomor induk 1111. Periksa dengan teliti setiap bagian yang hendak diralat. Lalu, di bagian II, Anda bisa memilih tombol PPN Lebih Bayar. Tidak terlalu sulit sebenarnya, Anda hanya memastikan semua data terisi dengan teliti. 

4. Unduh File Pelaporan

Setelah selesai, Anda sudah dapat membuat file pelaporan dalam bentuk file CSV juga PDF. Namun, perlu diingat satu hal. Jika Anda belum melakukan pembetulan SPT PPN Lebih Bayar di langkah pertama tadi, file pelaporan itu nantinya tidak akan muncul dan tidak bisa diakses apalagi diunduh untuk dicetak.

Jadi, pastikan Anda menerapkan setiap langkah serta cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar yang dijabarkan di atas. Periksa dengan teliti setiap pembetulan yang dilakukan. Dengan begitu, file bisa diakses dan diunduh. Anda juga bisa segera mencetaknya untuk dilaporkan ke KPP terdekat. 

Baca juga: Cara Mengisi SPT 1770 yang Mudah

Anda juga dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan staf KPP sebelum menerapkan cara pembetulan SPT PPN Lebih Bayar ini. Tujuannya agar Anda dapat menyampaikan pertanyaan dengan lebih leluasa. Apalagi jika ada kasus-kasus khusus dalam proses pembetulan SPT PPN Lebih Bayar yang sedang Anda coba tangani. Anda pun bisa menggunakan aplikasi pajak online Ayo Pajak, merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk memudahkan urusan perpajakan pribadi atau bisnis Anda, seperti e-Filing, e-Biling, e-Faktur, atau pun untuk konsultasi perpajakan bisa Anda temukan di Ayo Pajak! 

2 Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran

cara membuat faktur pajak keluaran

Ada dua cara membuat faktur pajak keluaran yang perlu diketahui. Bagi Anda yang masih awam, faktur pajak keluaran ini adalah faktur pajak yang akan dibuat oleh para PKP atau Pengusaha Kena Pajak, khususnya PKP yang melakukan transaksi Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Termasuk juga BKP yang terhitung golongan barang mewah.

Faktur pajak keluaran ini ada hubungannya dengan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang akan diambil oleh PKP saat menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli. Agar tidak lagi bingung tentang cara membuat faktur pajak keluaran ini, Anda bisa membaca ulasan lengkap di bawah ini.

Faktur Pajak Keluaran

Adanya faktur pajak keluaran ini menjadi bukti bahwa transaksi yang dilakukan sudah menyertakan perhitungan PPN. Dengan kata lain, pihak PKP maupun pembeli sudah terbukti melakukan kewajiban perpajakannya masing-masing. Kewajiban yang dimaksud di sini lebih tepatnya adalah pembeli yang membayarkan PPN, namun pelaporannya dilakukan oleh kedua PKP.

Faktur pajak keluaran wajib dibuat ketika BKP/JKP diserahkan seiring dengan diterimanya pembayaran dari pembeli. Itulah detail mengenai fungsi dari faktur pajak keluaran yang perlu Anda tahu. Setelah memahami fungsinya, Anda juga jadi lebih siap untuk menerapkan cara membuat faktur pajak keluaran di bawah ini. 

Baca juga: Syarat dan Jumlah Tanggungan NPWP

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Manual

Pertama, ada cara membuat faktur pajak keluaran yang dilakukan dengan sistem manual. Sebenarnya, pembuatan faktur jenis ini sudah tidak lagi efektif sejak tahun 2016, karena kini semuanya sudah dialihkan secara online. Namun, tidak ada salahnya Anda tahu mekanismenya.

Faktur pajak keluaran manual ini adalah dokumen berisi data nama, alamat, serta NPWP milik PKP. Termasuk juga detail tentang BKP/JKP yang dijualbelikan. Keterangan PPN dan PPnBM yang dipungut juga harus disertakan. Tidak lupa dengan kode serta nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Pastikan juga sudah tertera nama pejabat pajak yang memeriksa dokumen dan memastikan keabsahannya. Cukup rumit, bukan?

Baca juga: Kenali Syarat PKP Berikut Ini

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Online

Kini, cara membuat faktur pajak keluaran yang efektif digunakan adalah yang berbentuk online. Sistem online ini juga dapat menekan tindak penipuan berupa pembuatan faktur-faktur pajak fiktif dan potensi penipuan lainnya. Perlu Anda ingat juga kalau pihak PKP yang membuat faktur pajak keluaran adalah PKP penjual. Ini berarti Anda membutuhkan data lengkap pihak pembeli karena dalam proses input pembuatan faktur pajak, data pembeli akan dibutuhkan. Ini dia cara online untuk membuat faktur pajak keluaran yang menggunakan aplikasi e-Faktur

  • Setelah login, pilih menu Faktur, lalu klik sub menu Administrasi Faktur.
  • Pilih tombol Rekam Faktur, lalu pilih detail transaksi yang sesuai.
  • Pada menu Jenis Faktur, pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru.
  • Pada Nomor Referensi isi NPWP lawan transaksi, jika tidak ada cukup cantumkan NIK. Klik Lanjutkan.
  • Selanjutnya isi identitas lawan transaksi selengkap mungkin. Setelah selesai klik Lanjutkan.
  • Di panel berikutnya pilih Rekam Transaksi untuk mengisi detail penyerahan BKP/JKP. Klik Simpan.
  • Di menu Administrasi Faktur, periksa faktur yang belum dapat persetujuan, jika ada klik Perbaharui pada faktur tersebut.
  • Berikutnya unggah faktur pajak yang sudah dibuat tadi di menu Management Upload.

Setelah diunggah dan mendapat persetujuan dari sistem, barulah Anda bisa mengunduh faktur pajak keluaran tersebut. Biasanya file faktur pajak keluaran akan dimuat dalam file PDF yang mudah Anda simpan dan akses. Dengan begini, Anda sudah berhasil membuat sendiri faktur pajak keluaran yang dibutuhkan dalam transaksi tersebut. Mudah sekali, bukan? Untuk mendapatkan informasi seputar perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Ayo Pajak, yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk memudahkan urusan perpajakan pribadi atau bisnis Anda, seperti e-Filing, e-Biling, e-Faktur, atau pun untuk konsultasi perpajakan bisa Anda temukan di Ayo Pajak! 

Inilah Syarat Pindah KPP Wajib Pajak Badan dan Pribadi

syarat pindah KPP

Bisakah kita pindah KPP? Tentu bisa, namun ada syarat pindah KPP yang harus dipenuhi. Sejatinya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas supaya Wajib Pajak bisa mengurus pelaporan dan pembayaran pajak sendiri. Data identitas yang disertakan di dalam NPWP harus sesuai agar tidak terjadi kesalahan saat pelaporan pajak. Lalu bagaimana jika Wajib Pajak atau perusahaan berpindah alamat? Tentunya alamat di NPWP dan KPP juga harus diganti sesuai dengan alamat yang baru. 

Wajib Pajak badan maupun pribadi harus mengajukan perpindahan ke KPP yang bersangkutan. Jika perpindahan alamat masih dalam satu wilayah dengan KPP lama, maka Wajib Pajak hanya harus meng-update data ke KPP tersebut. Namun, beda cerita jika Wajib Pajak harus pindah hingga keluar kota. Ada beberapa syarat pindah KPP yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga: 6 Pengertian Jenis Pajak Penghasilan

Syarat Pindah KPP Wajib Pajak Pribadi

Untuk Wajib Pajak Pribadi, syarat pindah KPP bisa dilakukan secara online maupun tertulis. Berikut syarat pindah KPP Wajib Pajak Pribadi online sesuai Pasal 33 PER-20/PJ/2013:

  1. Mengisi formulir perubahan data Wajib Pajak pada fitur e-registration di situs pajak.go.id
  2. Mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP lama
  3. Pengiriman dokumen dilakukan dengan cara mengunggah softcopy dokumen ke aplikasi e-registration atau mengirimnya dengan menggunakan surat yang sudah ditandatangani
  4. Bila persyaratan belum diterima dalam 14 hari kerja setelah permohonan dikirimkan, maka permohonan tersebut dianggap batal.

Sementara Syarat Pindah KPP Wajib Pajak secara tertulis sesuai Pasal 34 PER-20/PJ/2013 adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak
  2. Lengkapi formulir pemindahan dengan dokumen sesuai syarat. Kirimkan ke KPP lama.
  3. Penyampaian permohonan tertulis dilakukan secara langsung ke KPP lama, bisa melalui KP2KP, kantor pos, atau jasa ekspedisi
  4. KPP lama akan mengirimkan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan sudah dinyatakan lengkap
  5. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa alamat Wajib Pajak benar-benar pindah ke wilayah KPP lain.

Baca juga: Cara Cetak Ulang Kode Billing Pajak Biar Tidak Bingung

Syarat Pindah KPP Wajib Pajak Badan 

Bagi Wajib Pajak Badan atau Joint Operation (JO) dan Wajib Pajak Bendahara yang ingin mengajukan permohonan pindah KPP, berikut syarat-syaratnya yang harus dipenuhi:

  1. Wajib Pajak atau PKP wajib mengisi formulir yang dapat diunduh dari situs pajak.go.id sesuai dengan Peraturan 20/PJ/2013 dan disampaikan juga ke KPP lama. Lampirkan juga Surat Keterangan Domisili yang baru, surat keterangan terdaftar Ditjen Pajak (SKT), dokumen pengukuhan PKP, NPWP lama, serta KTP direktur bila WNI atau KITAS direktur yang berstatus WNA dan surat kuasa (jika ada)
  2. KPP lama akan menerbitkan Surat Pindah dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak dengan tebusan kepada KPP baru
  3. Setelah menerima tembusan Surat Pindah dari KPP lama, KPP baru akan menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang juga ditembuskan ke KPP lama
  4. Setelahnya, KPP lama akan menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, KPP lama akan memberi keputusan dalam jangka waktu maksimal 5 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Bila permohonan diterima, KPP akan membuat Surat Pindah dan Surat Pencabutan SKT yang akan dikirimkan ke Wajib Pajak. KPP baru kemudian akan mengeluarkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah tembusan Surat Pindah dan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar diterima. 

Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan dengan Mudah

Kesimpulannya, Wajib Pajak harus memberitahu KPP lama dan mengembalikan dokumen perpajakan mulai dari NPWP, SKT, dan PKP kepada KPP lama. Setelah itu, barulah ajukan surat permohonan dan dokumen-dokumen yang disyaratkan ke KPP baru sesuai domisili. Terakhir, tinggal ambil dokumen dan NPWP baru di KPP domisili baru. Untuk urusan perpajakan, Anda juga akan semakin dimudahkan dengan kehadiran aplikasi pajak online yaitu AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP.

Informasi Lengkap Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti bahwa bisnis Anda sudah bisa dikenakan pajak. Surat ini penting karena sebelum menjadi pedagang, Anda harus mempersiapkan urusan perpajakannya juga. Saat mengurus pajak, Anda akan dihadapkan dengan istilah Pengusaha Kena Pajak. PKP sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai. Jadi, Anda tak hanya menjual barang saja, tetapi juga menjual jasa.

Baca juga: Yuk Pahami Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

Pengusaha kecil dengan batasan omset hingga Rp 4,8 miliar selama satu tahun buku belum termasuk ke dalam PKP. Meski begitu, pedagang bisa mengajukan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Keuntungan bila dikukuhkan sebagai PKP adalah pajak yang dibayar saat membeli barang) dapat dikurangi dari pajak yang dipungut saat menjual barang, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai biaya produksi.

Lalu, bagaimana cara melakukan permohonan untuk mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak? Permohonan pengukuhan sebagai PKP dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang bisa diunduh di situs pajak.go.id dan melengkapi beberapa dokumen. Sebagai orang pribadi yang tidak termasuk ke dalam PT, CV, Firma dan sejenisnya namun memiliki usaha, dokumen yang harus dilengkapi adalah:

  • Fotokopi KTP bagi WNI
  • Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA
  • Surat pernyataan bermaterai atas nama Wajib Pajak berisi detail kegiatan usaha yang dilakukan serta lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan. Anda bisa mengunduh contoh Surat Pernyataannya di situs pajak.go.id.

Bagi yang menggunakan kantor virtual, persyaratan tambahannya antara lain:

  • Dokumen yang menunjukkan kontrak maupun perjanjian antara penyedia Kantor Virtual dan Pengusaha terkait
  • Dokumen berisi keterangan usaha dari pejabat maupun instansi berwenang.

Untuk pengusaha yang ingin dikukuhkan sebagai PKP, selain menyerahkan tiga dokumen di atas, ada dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

  • Sudah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan selama dua tahun pajak terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda pembayaran pajaknya.

Baca juga: 7 Kewajiban Pajak UMKM

Permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini dapat dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir serta lampiran persyaratan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Anda juga bisa mengunjungi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah yang sama dengan tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak bersangkutan.

Keputusan permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini akan dikirimkan paling lama satu hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Setelah status Pengusaha Kena Pajak diperoleh, Anda harus melakukan permintaan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP yang kedua formulirnya bisa diunduh di situs pajak.go.id, paling lama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP.

Baca juga: Bagaimana Cara Bayar Pajak Usaha Dagang? Ini Jawabannya!

Dengan menyandang status PKP, Anda akan mendapatkan keuntungan berupa bukti bahwa pengelolaan bisnis Anda telah dilakukan secara legal di mata hukum. Status PKP juga akan meningkatkan kredibilitas yang dimiliki perusahaan serta nilainya di dunia industri. Anda juga diberi kesempatan dan hak melakukan transaksi bendaharawan serta dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah. Bahkan secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada BKP dan JKP yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir sehingga sirkulasi finansial semakin sehat.

Dengan banyaknya manfaat memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebaiknya Anda segera mengurus agar kegiatan usaha jadi lebih aman dan lancar. Jangan lupa untuk memenuhi kewajiban PKP dengan baik melalui platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP agar semakin mudah!

Memahami Cara Mendapatkan SPPT PBB

Memahami Cara Mendapatkan SPPT PBB

Cara mendapatkan SPPT PBB ini wajib sekali dipahami oleh siapa saja yang memiliki rumah atau berniat membeli rumah. Memiliki rumah sendiri memang menjadi satu impian besar bagi banyak orang. Namun, memiliki rumah impian bisa membawa petaka bila pajaknya tidak dibayar sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum membangun rumah, pastikan bahwa semua urusan perizinan dan kewajiban pajak sudah diurus sampai tuntas. Apalagi saat ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Wajib Pajak memerlukan SPPT. Agar lebih jelasnya, simak pengertian hingga memahami cara mendapatkan SPPT PBB berikut ini.

Apa itu SPPT PBB?

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) adalah surat keputusan yang datang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan dengan pajak terutang dalam satu tahun pajak. Tak main-main, SPPT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. SPPT merupakan dokumen penting yang berisi nominal utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tetapan waktu yang sudah ditentukan. 

Dokumen ini biasanya hadir bersamaan dengan Izin Memberikan Bangunan (IMB) dan sertifikat. Perlu dicatat, SPPT PBB ini tidak sama dengan tanda kepemilikan objek pajak, ya. Jadi, bukti hak dan kepemilikan tanah atau bangunan termasuk dalam sertifikat, sementara IMB berfungsi untuk menunjukkan bahwa bangunan yang didirikan telah sesuai dengan izin dan peraturan.

Baca juga: Syarat dan Jumlah Tanggungan NPWP

Fungsi SPPT PBB

Fungsi utama SPPT PBB adalah dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Namun, ada fungsi lain SPPT yang harus diketahui Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, SPPT berperan penting dalam proses pengumpulan dokumen lengkap agar aset-aset berharga tetap terlindungi. 

Selain itu, SPPT juga berfungsi untuk menghindari Wajib Pajak dari rebutan hak milik tanah dan bangunan, serta terjadinya penipuan. Terakhir, SPPT tak hanya mampu menunjukkan besaran utang Wajib Pajak saja, tetapi juga beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemilik terhadap objek pajak.

Cara Mendapatkan SPPT PBB

SPPT PBB ini harus dimiliki Wajib Pajak agar tahu berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Biasanya, surat ini akan dikirim ke alamat Wajib Pajak melalui pos. Jika Wajib Pajak belum memperoleh surat tersebut walau waktu bayarnya sudah dekat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan SPPT PBB ini.

Pertama, Wajib Pajak bisa didapatkan dengan mengambil SPPT di Kantor Kelurahan atau KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar atau yang sudah ditentukan. Kedua, cara lainnya adalah dengan menghubungi Kring Pajak di saluran telepon 500200 supaya Wajib Pajak dapat diarahkan dan melacak keberadaan SPPT-nya.

Baca juga: Mengenal SPT Tahunan yang Penting Diketahui

Cara Mencari SPPT PBB Melalui Online

Banyak Wajib Pajak yang belum menerima SPPT PBB hingga bertahun-tahun, bahkan banyak juga yang tidak menyadari hal ini. Tidak adanya SPPT PBB ini membuat Wajib Pajak tidak bisa melihat berapa nominal PBB yang seharusnya dibayarkan. Sebenarnya, status SPPT ini bisa dilihat secara online. 

Cara mencari SPPT PBB melalui online dimulai dengan masuk ke laman pencarian SPPT PBB sesuai dengan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak. Misalnya, untuk Wajib Pajak yang berdomisili di Jakarta, kunjungi BPRD Jakarta. Setelah itu, masukkan nomor dan tahun PBB Wajib Pajak. Lalu, akan muncul dokumen SPPT beserta keterangan status yang menunjukkan apakah sudah lunas atau belum.

Jika pengecekan SPPT PBB secara online tidak dapat ditemukan, atau parahnya sampai hilang, maka Wajib Pajak harus mempersiapkan beberapa dokumen untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat. Dokumen-dokumen yang harus dibawa antara lain surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP, dan fotokopi Kartu Keluarga.

Baca juga: 4 Cara Mengetahui NOP PBB yang Hilang

Dengan memahami cara mendapatkan SPPT PBB ini, tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak untuk lalai melunasi utang pajak. Selain menjadi sebuah kewajiban, menunda pelunasan utang pajak juga akan mendatangkan sanksi kepada Wajib Pajak. Daripada terkena sanksi, segera urus pembayaran PBB dan perpajakan lainnya secara online melalui platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Yuk, jadi warga negara yang taat pajak!

Bagaimana Cara Bayar Pajak Usaha Dagang? Ini Jawabannya!

cara bayar pajak usaha dagang

Cara bayar pajak usaha dagang menjadi pengetahuan wajib bagi siapa saja yang melakukan usaha bisnis. Ini karena memulai bisnis bukan hanya soal cara memenuhi permintaan pasar saja, tetapi juga mengurus perpajakan bisnis dengan teliti. Kewajiban perpajakan di Indonesia sendiri berlaku bagi seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali, baik itu pedagang kecil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM), maupun korporasi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Tarif ini berlaku pada pelaku UMKM offline maupun online. 

Namun, jika usaha Anda tidak masuk dalam persyaratan tersebut, maka Anda harus membayar Pajak Usaha Dagang. Tidak perlu bingung, berikut cara bayar pajak usaha dagang yang bisa dilakukan secara langsung ataupun online. 

Cara Bayar Pajak Usaha Dagang 

Sebelum membayar pajak, Anda bisa membuat kode billing di DJP Online atau menghubungi saluran telepon Kring Pajak di nomor 1500200. Selain itu, Anda bisa membuat kode billing via internet banking atau SMS ID Billing di nomor *141*500#. Selain melalui kode billing, cara bayar pajak usaha dagang juga bisa dilakukan secara langsung ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Daftar bank yang ditunjuk bisa dilihat di situs pajak.go.id. Anda juga bisa membayarnya via internet banking atau mobile banking.

Tidak punya akun internet banking? Tenang saja karena pembayaran pajak usaha dagang juga bisa lewat ATM! Misalnya Anda menggunakan Bank BCA, tinggal pilih Transaksi Lainnya > Pembayaran > MPN/pajak > PPh Final Bruto Tertentu. Lalu, masukkan 15 digit nomor NPWP, lalu 2 digit bulan dan 2 digit tahun pajak. Sebagai contoh Anda membayar pajak dagang untuk periode Januari 2021, maka tekan: 8817208906550000121.

Perhatikan nomor yang dimasukkan agar tidak salah dan tidak mengulang transaksi. Masukkan jumlah pajak terutang lalu tekan Benar. Kemudian, akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membayar, segera tekan Ya. Jangan lupa menyimpan struk untuk dijadikan bukti pembayaran pajak yang sah.

Baca juga: Cara Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak

Cara Bayar Pajak Usaha Dagang dengan Memanfaatkan Tarif Pajak 0,5%

Bagi UMKM yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Anda berhak memanfaatkan tarif pajak 0,5%. Sebelum mencoba cara bayar pajak usaha dagang dengan tarif 0,5%, Anda harus tahu cara daftarnya terlebih dahulu. Pertama, Anda wajib mengecek apakah NPWP sudah terdaftar apa belum. 

Jika belum terdaftar, segera daftarkan NPWP Anda. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sertakan fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai atas nama Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi bisnis. Sementara Wajib Pajak Badan harus melampirkan akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta menyertakan surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha.

Persyaratan tersebut bisa langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. Proses pendaftarannya hanya memakan waktu satu hari saja, kok.

Selain mendatangi KPP atau KP2KP, Anda juga bisa melakukan registrasi online lewat e-registration di ereg.pajak.go.id. Jika NPWP yang terdaftar sudah pernah membayar PPh Final dengan tarif 1%, maka Wajib Pajak tersebut secara otomatis akan dikenakan tarif 0,5%. Anda tidak perlu lagi daftar atau surat apapun dari KPP.

Baca juga: Fungsi NPWP Bagi Wajib Pajak

Dengan mengetahui penjelasan cara bayar pajak usaha dagang dan tarif pajak yang lebih bersahabat untuk pengusaha UMKM, tidak ada lagi alasan tidak membayar pajak yang terutang. Bagaimanapun juga, peranan pajak dan UMKM sangat berpengaruh pada pembangunan dan perekonomian nasional. Setiap pajak yang Anda bayarkan nantinya akan digunakan membangun UMKM lainnya. Yuk, mulai taat pajak dengan platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP!

Inilah Cara Mendapatkan EFIN Tanpa ke Kantor Pajak

cara mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak

Benarkah cara mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak itu bisa dilakukan secara online di rumah saja? Nah, setiap warga negara Indonesia yang sudah menjadi Wajib Pajak diharuskan melapor SPT setiap tahunnya, bukan? Bahkan di tengah pandemi ini, kewajiban melapor SPT tahunan wajib dilaksanakan. Namun, bagaimana kalau belum punya EFIN sehingga tidak bisa lapor SPT secara online? 

Gawat sekali, karena salah satu syarat aktivasi akun DJP online adalah memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number). Nomor EFIN ini baru bisa didapatkan bila Wajib Pajak sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendapatkan EFIN, Wajib Pajak harus mendatangi kantor pajak untuk mendaftar. Namun, kini ada cara mendapatkan EFIN bisa tanpa ke kantor pajak. Caranya sangat praktis dan tentunya membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut cara mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak!

Cara Mendapatkan EFIN Tanpa ke Kantor Pajak Via Aktivasi Online

Nomor EFIN ini ternyata bisa didapatkan via aktivasi online tanpa perlu ke kantor pajak. Caranya dengan menggunakan layanan terbaru dari DJP per tahun 2021. Wajib Pajak cukup mengunjungi laman efin.pajak.go.id. Laman ini akan menuntun Wajib Pajak untuk mengaktivasi nomor EFIN secara online dengan fitur pengenalan wajah Wajib Pajak atau yang dikenal sebagai teknologi face recognition. Pelayanan dengan teknologi terbaru ini baru diluncurkan Ditjen Pajak pada Maret 2021 lalu.

Cara mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak via aktivasi online juga cukup sederhana. Pertama, kunjungi efin.pajak.go.id. Jangan lupa siapkan NPWP, lalu klik Lanjutkan. Klik Setuju untuk menggunakan kamera perangkat, lalu klik Lanjutkan. Nantinya akan muncul disclaimer bertuliskan “Aktivasi EFIN (Beta) dapat dilakukan jika data kependudukan Anda telah sesuai dan verifikasi data pendaftaran selesai dilakukan petugas KPP.” Setelah itu, klik Mulai Sekarang, kemudian isi Nomor NPWP sesuai kolom yang tersedia. Klik Lanjutkan. Aktivasi EFIN dengan face recognition akan berjalan bila NPWP terdeteksi oleh sistem.

Baca juga: Cari Tahu Cara Lapor Pajak Pribadi Online

Cara Mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak via Email

Karena aktivasi online dengan teknologi face recognition untuk sementara masih dalam versi percobaan (Beta), terkadang masih ada proses yang gagal. Jangan berkecil hati, Wajib Pajak masih bisa mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak via email! Caranya dengan mengirimkan email ke kantor pajak.

Cara mendapatkan EFIN tanpa ke kantor pajak via email dimulai dengan membuat pesan baru di email Wajib Pajak. Kemudian, di kolom tujuannya, isi alamat email kantor pajak sesuai dengan tempat NPWP terdaftar. Alamat email setiap kantor pajak bisa dilihat di pajak.go.id/unit-kerja

Isi kolom subject email dengan kalimat “PERMINTAAN NOMOR EFIN.” Kemudian dalam email, sertakan data nomor NPWP, nama lengkap, nomor KTP, alamat tempat tinggal, dan nomor ponsel yang aktif. Jangan lupa, scan KTP dan NPWP juga dalam bentuk file digital, kemudian unggah sebagai attachment bersama foto diri. Setelah semua berkas sudah dicantumkan, tinggal kirim pesan email saja. Petugas kantor pajak setempat nantinya akan mengirim pesan email berisi nomor EFIN.

Baca juga: Syarat Pengajuan efin badan yang harus Anda Ketahui

Jika dengan cara di atas belum juga berhasil, Wajib Pajak bisa mencoba mengirim 4 berkas sebagai syarat aktivasi EFIN. Unduh dulu formulir permohonan aktivasi EFIN di Ditjen Pajak Online, lalu isi sesuai kolom yang diminta. Setelah diisi, cantumkan formulir bersama foto KTP, foto NPWP, dan pas foto Wajib Pajak. Jika semua data sudah sesuai, petugas KPP akan langsung mengirimkan EFIN dalam bentuk PDF lewat email.

Itulah cara mendapatkan EFIN tanpa pergi ke kantor pajak. Jangan lupa email di saat jam kerja agar petugas kantor pajak setempat bisa langsung memprosesnya. Wajib Pajak harus mendapatkan nomor EFIN agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi, meskipun pergerakan dibatasi karena pandemi, masih ada jalan lain untuk mendapatkan EFIN. Setelah mendapatkan EFIN, langsung lapor pajak melalui platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP agar lebih mudah!