Dalam dunia perpajakan di Indonesia, ada dua kelompok pajak, yakni pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban dari Wajib Pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Untuk pajak langsung, ada pengertian, jenis, dan contoh yang menarik untuk Anda kenali lebih dalam. Tanpa perlu berlama-lama lagi, simak penjelasan lengkap tentang pajak langsung di bawah ini. 

Pengertian Pajak Langsung

Seperti penjelasan yang telah diberikan di atas, pajak langsung adalah pungutan yang merupakan beban dari Wajib Pajak. Pungutan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengapa bisa begitu? Alasan utamanya adalah kewajiban untuk membayar pajak memang menyatu dengan Wajib Pajak. Itulah mengapa pungutan tersebut hanya bisa ditanggung oleh Wajib Pajak saja.

Jenis dan Contoh Pajak Langsung

Perlu diketahui bahwa pajak langsung termasuk dalam pengelompokkan jenis pajak berdasarkan golongan atau cara dari pemungutannya. Untuk jenis dari pajak langsung sendiri ada beberapa, yakni:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Penghasilan
• Pajak Kendaraan Bermotor

Jadi ada tiga jenis dari pajak langsung yang memang sangat akrab dengan kehidupan bermasyarakat. Bahkan mungkin Anda sudah sering membayar ketiga jenis pajak langsung ini. Ketiga jenis ini memiliki penjelasan yang lebih dalam dan dan terperinci agar semakin mudah untuk dimengerti.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dan disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar pengenaan pajak jenis ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah.

Kondisi ini membuat besaran pajak bisa berbeda setiap tahunnya. Namun tenang saja, Wajib Pajak pasti mengetahui informasi besaran pajak setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

Wajib Pajak dalam PBB terdiri dari dua, yakni orang pribadi dan badan. Mereka memiliki hak dan mendapatkan manfaat atas tanah. Selain itu memiliki dan menguasai bangunan dan/atau mendapatkan manfaat dari bangunan itu. 

Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis tanah dan bangunan dapat dikenakan PBB. Beberapa jenis tanah dan bangunan tersebut adalah rumah ibadah, panti asuhan, sekolah, hutan lindung, dan area pemakaman. 

PBB termasuk dalam kategori pajak pusat serta harus dilunasi paling lambat enam bulan setelah tanggal SPPT diterima. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank, ATM, atau dinas pendapatan daerah setempat. 

2. Pajak Penghasilan

Subjek dari Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu. Perhitungan pajak ini dilakukan selama satu tahun. Wajib Pajak dari jenis pajak langsung ini terdiri dari:

• Orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak.
• Badan/perusahaan dengan izin usaha legal (koperasi, CV, BUMN, BUMD, PT).

Pajak Penghasilan fokus pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dan digunakan untuk menambahkan kekayaan atau konsumsi yang bersangkutan. Ada beberapa jenis dari Pajak Penghasilan, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dibebankan kepada siapa saja dengan kepemilikan kendaraan beroda dua atau lebih. Tarif dalam jenis pajak langsung ini sudah ditetapkan sama di seluruh Indonesia, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Subjek pajaknya bisa orang pribadi atau badan dengan kepemilikan/menguasai kendaraan bermotor.

Besaran yang dikenakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor tergantung dari nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri. Kemudian ditambah dengan perhitungan bobot dan dampak dari pemakaian kendaraan berdasarkan tingkat pencemaran serta kerusakan jalan yang dapat ditimbulkan. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan di kantor SAMSAT atau melalui e-Samsat.

Itulah pengertian, jenis, dan contoh pajak langsung. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menggunakan platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk membantu urusan perpajakan Anda.

Dalam Pajak Penghasilan, fokus utama yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak, termasuk yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Penghasilan itu bisa dipakai untuk kebutuhan konsumsi atau menambah kekayaan dari Wajib Pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun. Penasaran dengan objek pajak dari setiap jenis pajak yang ada pada saat ini? Simak penjelasan selengkapnya bersama AyoPajak di bawah ini.

Objek Pajak dari Pajak Penghasilan

Ada berbagai objek pajak dari setiap jenis pajak yang dikenakan pada saat ini. Semuanya berfokus kepada penghasilan dari setiap Wajib Pajak, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
   1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
   2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
   3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
   4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
   5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

Selain itu, beberapa penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Semoga penjelasan mengenai objek pajak adalah penghasilan dan informasi lainnya di dalam Pajak Penghasilan ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam urusan perpajakan, gunakan platform AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP sekarang juga.

Faktur pajak adalah satu hal yang tak boleh luput dalam dunia perpajakan. Apakah Anda tahu apa itu faktur pajak? Oleh karena sebagai Wajib Pajak yang baik Anda harus memahami apa itu faktur pajak yang penting digunakan dalam pembayaran pajak, maka kami telah menyiapkan beberapa informasi penting yang perlu diketahui seputar pengertian faktur pajak, jenis-jenis, hingga fungsinya di bawah ini.

Pengertian Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bentuk atau bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Agar lebih mudah dipahami, singkatnya faktur pajak digunakan oleh PKP ketika akan menjual barang atau jasa kena pajak yang dimiliki.

Setiap barang atau jasa kena pajak yang dijual, PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memungut pajak dari setiap orang yang membeli barang atau jasa mereka. Setelahnya, seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan harus dilaporkan kepada kantor pajak sebagai bentuk transparansi antara PKP dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak dianggap bahwa perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak. 

Baca juga: Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak Offline dan Online

Jenis-jenis Faktur Pajak

Sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007, setidaknya ada 3 jenis faktur pajak yang paling sering digunakan, yaitu:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak ini merupakan jenis yang paling umum digunakan oleh PKP yang mengacu pada ketentuan Dirjen Pajak No Kep-53/PJ/1994 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1994 dan masih digunakan hingga saat ini. Faktur pajak standar setidak-tidaknya harus memuat keterangan sebagai berikut:

• Terdapat NPWP, Nama PKP, dan alamat dari perusahaan yang menjual barang atau jasa kena pajak
• Terdapat informasi mengenai barang atau jasa kena pajak yang dijual, lengkap dengan seluruh rincian mulai dari harga jual, potongan, dan jumlah pembelian
• Terdapat jumlah PPN (serta PPnBM jika ada) yang dipungut
• Terdapat kode faktur pajak beserta tanggal pembuatannya
• Terdapat nama terang, jabatan, dan tanda tangan dari pihak terkait PKP

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur pajak yang sama dengan faktur pajak standar, namun jenis ini digunakan oleh PKP yang melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak secara berulang kali. Dengan demikian, untuk memudahkan dan mengefisienkan penggunaan nomor faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak, maka PKP dapat menggunakan faktur pajak gabungan tersebut untuk memungut pajak dari pembeli.

3. Faktur Pajak Sederhana

Anda dapat menemukan faktur pajak sederhana dalam kegiatan sehari-hari seperti mendapatkan bon atau bill setelah makan di sebuah restoran. Faktur pajak sederhana merupakan jenis faktur yang dikeluarkan oleh PKP dalam bentuk bon kontan atau potongan kecil dan tetap terhitung sebagai faktur pajak yang harus dilaporkan sebagai bukti adanya transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak.

Baca juga: Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran

Fungsi Faktur Pajak

Bagi Anda yang merupakan PKP yang menjual barang atau jasa kena pajak, faktur pajak merupakan hal yang penting dan tentunya berguna untuk perusahaan Anda. Hal ini dikarenakan dengan adanya faktur pajak, Anda memiliki bukti bahwa sebagai PKP telah melakukan pemungutan pajak kepada pembeli dan melaporkannya kepada Dirjen Pajak. Dengan demikian, sebagai PKP Anda telah menjadi wajib badan yang taat dan patuh kepada Dirjen Pajak dan juga membantu perekonomian negara.

Jika Anda memiliki masalah dengan pembuatan faktur pajak ataupun pelaporan PPN, AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP siap untuk membantu kapanpun agar seluruh Wajib Pajak di Indonesia dapat menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak demi keberlangsungan ekonomi masyarakat luas di negara kita.

Memahami perbedaan pajak dan retribusi tidaklah sulit. Banyak orang dan mungkin juga termasuk Anda sering menyamakan arti pajak dan retribusi. Padahal kedua istilah ini memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Melalui artikel ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai informasi pajak dan retribusi yang perlu Anda ketahui sebagai Wajib Pajak di negara Indonesia.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibagi menjadi dua cakupan yaitu pajak pusat yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat melalui DirJen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak beserta Kementrian Keuangan dan cakupan yang kedua adalah pajak daerah.

Beberapa contoh pajak yang biasanya dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

• Pajak Penghasilan PPh
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
• Pajak Kendaraan Bermotor
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Bea Materai
• Bea Cukai

Pengertian Retribusi

Retribusi dan pajak memiliki fungsi yang sama yaitu masyarakat harus membayarkan sejumlah kontribusi. Namun dalam hal ini, pihak yang dibayar bukanlah negara melainkan kepada pihak tertentu seperti badan usaha ataupun perorangan atas fasilitas umum yang digunakan. 

Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pengelolaan retribusi diatur berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah terkait dengan badan usaha atau perorangan yang terlibat di dalamnya.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Berikut ini, beberapa perbedaan pajak dan retribusi berdasarkan balas jasa, objek, sifat, serta tujuannya, yaitu:

1. Balas Jasa

Pajak digunakan sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi negara. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum tentu dapat dirasakan langsung karena pajak yang dipungut akan dialokasikan untuk maksud yang lebih luas seperti fasilitas umum, perbaikan jalan, subsidi pendidikan, dan lain-lainnya.

Sementara dalam retribusi, manfaat dapat dirasakan langsung oleh wajib retribusi seperti pembayaran retribusi kebersihan lingkungan. Mereka yang telah membayar retribusi kebersihan lingkungan akan mendapatkan manfaat dalam bentuk pengangkutan sampah setiap harinya.

2. Objek

Objek yang dipajakkan merupakan objek yang bersifat umum seperti pajak penghasilan, barang mewah, kendaraan bermotor, hingga bea materai. Sedangkan retribusi berdasarkan dengan badan yang mendapatkan izin dari pemerintahan untuk ditujukan kepada masyarakat.

Baca juga: Informasi Objek Pajak Penghasilan yang Wajib Dipahami

3. Sifat

Setiap Wajib Pajak wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dan apabila Wajib Pajak tidak membayarkan dan juga tidak melapor ke kantor pajak, makan akan ada sanksi yang dikenakan. Sifat dari retribusi ini tidak wajib, namun dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

4. Tujuan

Pajak dan retribusi tentu saja memiliki tujuan yang berbeda. Pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara serta menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara retribusi bertujuan untuk memberikan jasa atau izin agar wajib retribusi mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Demikian informasi mengenai perbedaan pajak dan retribusi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Apabila Anda merupakan seorang Wajib Pajak pribadi maupun usaha yang ingin berkonsultasi seputar pajak dan retribusi, silakan hubungi AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP karena kami siap membantu Anda untuk menjadi warga negara yang patuh untuk membayar pajak demi kesejahteraan negara Indonesia.

Sebenarnya, apa itu pajak hibah? Apakah ketika kita memberikan hibah, kita juga akan dikenakan pajak? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hingga Pasal 1693, hibah adalah suatu perjanjian di mana si pemberi secara cuma-cuma dan sadar menyerahkan benda kepada penerima hibah. Pemberian dan penerimaan hibah hanya akan sah jika kedua belah pihak masih hidup. Jika pemberian harta hibah dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia, maka pemberian tersebut menjadi hibah wasiat. 

Baca juga: Mengenal Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Memahami Pajak Hibah

Dipandang dari sisi pajak, hibah menjadi Objek Pajak yang menimbulkan status kewajiban pajak bagi sang penerima hibah. Pemberian dalam bentuk hibah bisa dikenakan pajak karena penerimaan hibah dianggap sebagai bentuk penghasilan bagi penerima hibah, sehingga penerima diwajibkan untuk membayarkan pajak penghasilan atas hibah tersebut. Namun, tak semua pemberian hibah menjadi Objek Pajak. Menurut PMK No. 245/PMK.03/2008, terdapat lima sumber penerimaan yang dibebaskan dari pajak hibah, yaitu:

1. Keluarga sedarah yang masih dalam satu garis keturunan sederajat, seperti hubungan anak dan orang tua kandung. Jadi, jika hibah diberikan oleh orang tua ke anak kandung, maka hibah tersebut tidak menjadi objek pajak PPh. Lain halnya dengan pemberian hibah dari kakak kandung ke adik kandung atau dari menantu ke mertua, maka hibah tersebut menjadi Objek Pajak PPh.
2. Badan atau organisasi keagamaan yang mengurus tempat ibadah dan tidak melakukan aktivitas yang mencari keuntungan. Ketika badan keagamaan ini menerima keuntungan, maka pemberian dari badan keagamaan ini menjadi Objek Pajak PPh.
3. Lembaga pendidikan yang hanya melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa mencari keuntungan. Apabila badan pendidikan melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan, maka penerimaan tersebut akan menjadi objek pajak PPh.
4. Badan sosial, termasuk yayasan dan koperasi, yang hanya melakukan kegiatan amal seperti:

• Pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup orang lanjut usia (panti jompo).
• Pemeliharaan orang terlantar, kaum difabel, atau anak yatim piatu.
• Santunan dan/atau pertolongan untuk korban kecelakaan, bencana alam, dan sejenisnya.
• Beasiswa pendidikan.
• Pelestarian flora dan fauna.
• Kegiatan sosial lainnya.

5. Orang pribadi yang memiliki atau menjalankan UMKM dengan syarat:

• Memiliki kekayaan bersih <Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
• Memiliki hasil penjualan <Rp2.500.000.000 per tahun.

Bagi hibah yang tidak dibebaskan dari PPh, maka Anda bisa mengacu pada PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pasal 2 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa besarnya PPh yang dikenakan atas hibah tanah dan/atau bangunan itu sebesar 2,5% yang dikalikan dengan nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPh ini akan dikenakan kepada si pemberi hibah.

Di sisi lain, tak hanya pemberi hibah yang akan dikenakan pajak, tetapi juga penerima hibah. Pajak yang dikenakan ke penerima hibah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 88, besarnya tarif BPHTB yang paling tinggi adalah 5% dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda). 

Baca juga: Yuk, Pahami Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online!

Demikianlah informasi seputar pajak hibah. Jika Anda menerima atau memberi hibah, jangan lupa kunjungi laman AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk mempelajari informasi-informasi lengkap mengenai implikasi pajak hibah. Segera daftarkan diri Anda di AyoPajak sehingga Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terbaru seputar pajak dan juga ketahui lebih lengkap layanan e-Filling dan e-Billing dari AyoPajak.

Bagaimana, ya, cara mengisi e-Filing dengan benar? Bagi Wajib Pajak yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tahunan yang nilainya melebihi Rp60.000.000, maka diwajibkan lapor pajak dengan cara mengisi form SPT 1770 S. Selain syarat penghasilan yang harus melebihi angka Rp60.000.000 per tahun, bagi Wajib Pajak yang memiliki sumber penghasilan dari dua tempat atau lebih di tahun yang sama juga diharuskan menggunakan form SPT Tahunan ini. Dibandingkan dengan form SPT 1770 SS, ada beberapa lampiran tambahan yang perlu diisi oleh Wajib Pajak dalam form SPT 1770 S. 

Cara Mengisi eFiling

Cara mengisi SPT Tahunan melalui e-Filing tidaklah rumit. Sebelum mengisi form SPT, jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen terkait

Dokumen Pelengkap Lapor SPT Tahunan

Sebelum Anda lapor SPT Tahunan melalui e-Filing, siapkan dulu beberapa dokumen di bawah ini:

• NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor induk pajak yang berlaku seumur hidup dan tidak akan berubah sekalipun anda berada pada tempat tinggal berbeda dengan domisili.
• EFIN (Electronic Filing Identification Number). Nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan transaksi elektronik seperti menggunakan e-Filling. Dapatkan EFIN terlebih dahulu sebelum lapor SPT tahunan.
• Bukti potong pajak. Ada beberapa bukti potong yang harus disediakan:
  • Bukti potong 1721 A1 (pegawai swasta) atau 1721 A2 (PNS)
  • Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final
  • Bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan
  • Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan
• Daftar penghasilan
• Daftar harta pribadi. Bisa berupa buku tabungan, sertifikat tanah, sertifikat bangunan, dan juga rekening utang
• Daftar tanggungan keluarga
• Bukti Pembayaran Zakat, atau sumbangan lain

Baca juga: Inilah Cara Aktivasi e-Filing Pajak

Tahapan Cara Lapor SPT Tahunan dengan E-Filing

SPT Tahunan ini dapat dilaporkan secara online melalui situs resmi seperti DJP online. Tak perlu diperpanjang lagi, mari kita cermati di bawah ini cara mengisi e-Filing SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Buka situs pelaporan pajak pilihan Anda, kemudian klik login.
2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password akun DJP Online Anda, dan juga kode keamanan (captcha). Lalu klik login untuk masuk ke akun e-Filing Anda.
3. Pilih layanan e-Filing di homepage situs pelaporan pajak.
4. Klik “Buat SPT” pada layar.
5. Ikuti panduan pengisian e-Filing agar muncul form pelaporan yang sesuai. Untuk formulir 1770 S tersedia pilihan apakah Wajib Pajak ingin mengisi SPT dengan bentuk formulir atau dengan panduan.
6. Pilih tahun pajak yang akan dilapor dan status SPT (normal atau pembetulan).
7. Jika Anda memiliki bukti potong, maka pilih menu tambah bukti potong. Isi data formulir dengan nama dan NPWP dari pemotong/pemungut pajak, nomor dan tanggal bukti potong/pemungutan pajak, dan jenis serta jumlah pajaknya. Kemudian, pilih menu simpan.
8. Klik langkah selanjutnya, isi jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda.
9. Ketika sudah selesai, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi daftar penghasilan dalam negeri lainnya, bila ada. Penghasilan ini contohnya seperti bunga deposito, sewa kontrakan, dan lainnya.
10. Selanjutnya, Anda akan ditanya apakah Anda mempunyai penghasilan luar negeri atau tidak. Jika punya, maka berikutnya Anda harus mengisi penghasilan neto luar negeri yang Anda dapatkan.
11. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak seperti sumbangan.
12. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final seperti hadiah undian.
13. Masukkan daftar harta Anda kemudian utang yang masih dimiliki seperti kredit motor.
14. Tambahkan tanggungan yang dimiliki.
15. Isi bagian zakat/sumbangan wajib yang Anda pernah bayarkan ke lembaga yang disahkan pemerintah.
16. Pilih status kewajiban perpajakan suami istri.
17. Isi informasi soal pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24, pembayaran PPh pasal 25, dan pokok SPT PPh 25 (bila ada). 
18. Pada tahap ini, Anda akan memasuki bagian perhitungan PPh yang terutang. Di sini akan terlihat apakah status SPT Anda Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar.
19. Jika semua informasi yang diisi sebelumnya sudah dianggap benar, masukkan kode verifikasi pada kolom yang ditentukan. Kode verifikasi akan dikirimkan ke email yang Anda daftarkan.
20. Setelah kode verifikasi dimasukkan, maka Anda sudah sukses dalam melakukan e-Filing SPT Tahunan Anda.

Demikianlah langkah-langkah dalam cara mengisi e-Filing untuk lapor SPT Tahunan, selain itu Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara aktivasi e-Filing pajak. Tak perlu khawatir, AyoPajak telah menyediakan jasa e-Filing yang akan membantu Anda untuk melaporkan SPT Anda tepat waktu. Segera kunjungi AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP!